MERANTI (serangkai.co) – Sebanyak 200 rumah warga tidak layak huni di Kabupaten Kepulauan Meranti segera direhabilitasi melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI bekerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.
Program bedah rumah tersebut mulai berjalan di sejumlah desa pesisir dan kawasan gambut di Kepulauan Meranti, setelah seluruh calon penerima bantuan selesai diverifikasi oleh tenaga fasilitator dari Kementerian PKP RI.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti, Agustiono, mengatakan daerah itu mendapat alokasi tahap pertama sebanyak 200 unit rumah untuk program BSPS tahun 2026.
“Alhamdulillah, pada tahap pertama bantuan stimulan rumah swadaya (BSPS) dari Kementerian PKP, Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan alokasi sebanyak 200 rumah,” ujar Agustiono, Rabu (20/5/2026).
Ia menjelaskan, saat ini program telah memasuki tahap pelaksanaan fisik dan distribusi material bangunan ke lokasi penerima bantuan.
“Verifikasi sudah selesai dilaksanakan. Saat ini program sudah masuk progres pelaksanaan fisik dan material juga mulai didistribusikan. Kita berharap program ini berjalan lancar sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Adapun program rehabilitasi rumah tersebut tersebar di enam desa, yakni Desa Renak Dungun, Desa Mekong, Desa Alai, Desa Tenan, Desa Lukun, dan Desa Sungai Tohor.
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP RI Tito Karnavian dan Kementerian PKP RI atas dukungan yang diberikan kepada masyarakat Meranti.
Menurut Asmar, bantuan tersebut sangat penting untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang sehat, aman, dan layak.
“Bantuan ini akan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang sehat, aman, dan layak sehingga dapat mendorong pengentasan kemiskinan di Kepulauan Meranti,” ujarnya.
Program BSPS tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama BNPP RI dan Kementerian PKP RI yang sebelumnya digelar melalui zoom meeting dan diikuti sekitar 40 kepala daerah dari wilayah 3T dan kawasan perbatasan di Indonesia.
Selain memperbaiki kualitas hunian masyarakat, program bedah rumah itu juga diharapkan mampu mengurangi angka rumah tidak layak huni (RTLH), menekan kemiskinan ekstrem, serta menggerakkan ekonomi lokal melalui pelibatan tenaga kerja dan distribusi material bangunan di desa-desa penerima bantuan. (sr01)
