JAKARTA (serangkai.co) – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menemui Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026).
Pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis daerah. Salah satu agenda utama ialah memperjuangkan agar Kabupaten Kepulauan Meranti masuk dalam kategori daerah kepulauan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.
Muzamil mengatakan, Meranti layak mendapat pengakuan sebagai daerah kepulauan. Sebab, wilayahnya terdiri dari gugusan pulau dengan tantangan pembangunan yang berbeda dibanding daerah daratan.
“Kami berharap Meranti masuk dalam kategori daerah kepulauan. Wilayah kami terdiri dari banyak pulau dan memiliki tantangan pembangunan yang berbeda,” kata Muzamil.
Menurutnya, status daerah kepulauan akan membuka peluang lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah. Mulai dari penguatan fiskal, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan konektivitas antarpulau.
“Kami juga berharap Kemendagri mendukung usulan pembangunan yang kami sampaikan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Kami menyambut baik aspirasi ini. Usulan yang disampaikan akan menjadi perhatian kami bersama jajaran Kemendagri,” kata Bima Arya.
Sementara itu, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Raziras Rahmadillah, mengatakan pihaknya siap menjembatani usulan Pemkab Kepulauan Meranti kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Kemendagri juga meminta Pemkab Kepulauan Meranti melengkapi kajian negative externalities yang sebelumnya telah dibahas bersama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Dokumen itu akan menjadi bahan pendukung untuk memperkuat usulan tersebut.
Dalam pertemuan itu, Anggota DPRD Kepulauan Meranti dari Fraksi PAN, Sopandi, turut menyampaikan dukungan agar Meranti masuk dalam kategori daerah kepulauan.
Sebagai informasi, RUU Daerah Kepulauan saat ini masih dibahas DPR RI bersama DPD RI dan sejumlah kementerian. Regulasi itu diharapkan menjadi dasar pemberian kebijakan afirmatif bagi daerah berciri kepulauan.
Wakil Bupati Muzamil dalam kunjungan tersebut didampingi Sekretaris BPKAD Kepulauan Meranti Alexander Fembri Budiawan, Pejabat Fungsional Bappedalitbang Robert Saputra, serta Kasubbid Pengendalian Belanja BPKAD Agus Nurdiansyah. (sr01)
