MERANTI (serangkai.co) — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong pemerintah pusat menghadirkan jalur khusus bagi masyarakat perbatasan yang bekerja ke Malaysia.
Gagasan itu disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, dalam Rakor bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI, secara daring Kamis (13/8/2026).
Muzamil mendorong penerapan Special Border Treatment (SBT) bagi masyarakat Meranti dan Karimun. Kebijakan ini dinilai penting karena mobilitas masyarakat kedua wilayah ke Malaysia telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Bukan menghentikan mobilitas, tapi bagaimana agar aman dan legal,” ujar Muzamil.
Menurutnya, sebagian masyarakat masih bekerja menggunakan visa kunjungan atau wisata sehingga rentan terhadap persoalan legalitas dan berbagai risiko.
Pemkab Meranti mengusulkan agar calon pekerja dibekali pelatihan dan sertifikasi sebelum diberangkatkan.
“Jangan lagi berangkat sebagai pekerja ilegal, tapi melalui jalur resmi,” katanya.
Malaysia sendiri dinilai masih membutuhkan tenaga kerja di sejumlah sektor, seperti perkebunan, konstruksi, peternakan, pertukangan, restoran dan jasa.
Dukungan terhadap gagasan SBT juga disampaikan Bupati Karimun H. Iskandarsyah. Ia menyebut sekitar 4.000 hingga 5.000 masyarakat Karimun bekerja di Malaysia dan sebagian masih menghadapi persoalan legalitas.
“Negara harus hadir untuk masyarakat perbatasan,” ujar Iskandarsyah.
Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Sigit Widiyanto, menyebut persoalan tersebut membutuhkan skema kerja sama yang konkret. Model kerja sama ketenagakerjaan Malaysia dengan Thailand dapat menjadi salah satu referensi.
“Model Malaysia-Thailand bisa menjadi referensi,” kata Sigit.
Sementara itu, Asisten Deputi KSPK Kemenko Kumham Imipas, Agato PP Simamora, menyatakan pihaknya akan mengawal dan mendorong gagasan tersebut.
“Kami akan kawal dan dorong gagasan ini,” ujarnya.
Muzamil berharap pemerintah pusat membuka jalan bagi kebijakan khusus agar masyarakat perbatasan dapat memperoleh pekerjaan yang legal, layak dan terlindungi di Malaysia. (sr01)
