PEKANBARU (serangkai.co) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) se-Pulau Sumatera yang tergabung dalam Aliansi Daulat Sumatera menilai pemerintah telah gagal dalam melindungi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Pulau Sumatera. Bahkan, sembilan regional WALHI di Sumatera mendesak pemerintah pusat dan seluruh gubernur di Pulau Sumatera segera mengambil langkah serius menyelamatkan kondisi ekologis yang dinilai sudah berada di titik kritis.
Desakan itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “Pulihkan Sumatera dari Bencana Ekologis” yang digelar di Maps Coffee, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin (25/5/2026).
Direktur WALHI Riau, Eko, menyebutkan kerusakan hutan, sungai, gambut, pesisir hingga konflik tenurial di berbagai wilayah Sumatera terus terjadi akibat buruknya tata kelola sumber daya alam “Seluruh pemerintah baik pusat maupun daerah di Sumatera telah gagal melindungi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Pulau Sumatera,” tegasnya.
Menurutnya, WALHI regional Sumatera mendorong digelarnya pertemuan gubernur se-Sumatera guna merumuskan langkah penyelamatan ekologis secara terintegrasi. Selain itu, mereka juga menuntut pengakuan wilayah kelola rakyat dan masyarakat adat, pencabutan izin industri perusak lingkungan, perlindungan wilayah pesisir dan pulau kecil, hingga penegakan hukum tegas terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan.
Direktur WALHI Aceh, Solihin, menyebutkan bencana ekologis yang melanda Sumatera bukan semata akibat faktor cuaca, melainkan dampak langsung dari masifnya alih fungsi hutan dan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan pemegang konsesi. Ia mengungkapkan hampir 11,9 juta hektare lahan di Sumatera telah berada dalam penguasaan korporasi. Kondisi itu memicu konflik tenurial, rusaknya habitat satwa, hingga bencana banjir dan longsor di berbagai daerah.
“Perusahaan diberi izin, tetapi pengawasannya lemah. Kawasan bernilai konservasi tinggi seperti gambut dan sempadan sungai justru dirusak secara ugal-ugalan,” ungkapnya.
Direktur WALHI SUmatera Selatan, Ica menyoroti dampak bencana ekologis terhadap perempuan. Menurutnya, perempuan menjadi kelompok paling rentan ketika banjir, kekeringan maupun kebakaran hutan terjadi. Mulai dari krisis air bersih, beban domestik berlipat, ancaman kekerasan berbasis gender di pengungsian hingga hilangnya sumber penghidupan keluarga.
“Perempuan tetap harus memastikan dapur berjalan di tengah situasi bencana. Mereka memikirkan keluarga, anak dan kebutuhan rumah tangga saat dirinya sendiri berada dalam kondisi sulit,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur WALHI Bangka Belitung, Hafis, menyoroti kerusakan ekosistem pesisir akibat pertambangan timah dan ekspansi industri ekstraktif di laut. Hafis menyebut, selama lima tahun terakhir terjadi sedikitnya 15 letupan konflik tambang timah di Bangka Belitung yang berdampak pada 42 kampung. Selain itu, terdapat ribuan lubang tambang yang tidak direklamasi dan memicu korban jiwa.
“Kerusakan terumbu karang, mangrove dan padang lamun di Bangka Belitung sudah sangat parah. Negara juga gagal memastikan pemulihan lingkungan,” ucapnya.
Sedangkan, Direktur WALHI Bengkulu, Dodi, menitikberatkan kriminalisasi petani yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan. Dia menilai negara cenderung keras terhadap masyarakat, namun lunak terhadap korporasi yang diduga melanggar aturan.
“Banyak perusahaan berada di kawasan hutan dan bermasalah soal HGU, tetapi penegakan hukumnya lemah,” ujarnya.
Sementara itu, Eksekutif Nasional WALHI, Umbu Wulang Tanaamahu, menegaskan, Sumatera telah terlalu lama menjadi sasaran eksploitasi sumber daya alam sejak era kolonial hingga reformasi. Menurutnya, orientasi pembangunan yang hanya mengejar investasi dan pertumbuhan ekonomi justru mempercepat kerusakan ekologis dan mengancam budaya masyarakat lokal.
“Kalau hutan Sumatera terus rusak, bukan hanya lingkungan yang hilang, tetapi juga budaya dan ruang hidup masyarakat,” kata Umbu.
Direktur WALHI Sumbar, Tomi, menambahkan deforestasi dan tambang emas ilegal menjadi penyebab utama bencana ekologis di wilayahnya. Disebutkannya, lebih dari 10 ribu hektare hutan dan lahan di Sumbar rusak akibat aktivitas tambang emas ilegal yang juga telah menelan puluhan korban jiwa.
Sedangkan Direktur WALHI Jambi, Oscar, mengungkapkan maraknya PETI di daerah aliran Sungai Batanghari yang memperparah pencemaran sungai dan mengancam sumber air masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Direktur WALHI Sumut, Rian Purba, yang menyebut kawasan Bukit Barisan merupakan benteng terakhir satwa endemik Sumatera seperti harimau, badak dan orangutan. “Kalau hutan terus hilang, generasi mendatang mungkin hanya mengenal satwa Sumatera dari cerita,” akunya.
Sementara Direktur WALHI Lampung, Ervan, membeberkan, pendekatan penyelamatan lingkungan di Sumatera tidak bisa lagi dilakukan secara administratif per provinsi. “Kita mendorong pendekatan lintas bentang alam dan lintas wilayah karena kerusakan di satu daerah akan berdampak ke daerah lainnya di Sumatera,” bebernya. ***
