MERANTI (serangkai.co) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kembali melakukan penyegaran organisasi dengan melantik tiga pejabat administrator di lingkungan pemerintah daerah, Selasa (28/7/2026). Pelantikan dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Setdakab Kepulauan Meranti, Mahadi, mewakili Bupati Kepulauan Meranti.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepulauan Meranti, Bakharuddin, beserta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.
Dalam arahannya, Mahadi menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier aparatur sipil negara (ASN) sekaligus upaya pemerintah meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
“Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya berharap para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi, bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik,” ujar Mahadi.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti, Bakharuddin, mengatakan mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi serta mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman setiap ASN.
“Rotasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi agar roda pemerintahan berjalan semakin optimal. Kami berharap pejabat yang dilantik dapat menunjukkan kinerja terbaik sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,” kata Bakharuddin.
Adapun tiga pejabat yang dilantik yakni, Syamsul Bahri, ST, dari jabatan Sekretaris Kecamatan Rangsang Barat menjadi Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Kepulauan Meranti.
Sumarno, dari Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bagian Umum Setda menjadi Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan Abdul Gapur, yang menjabat Kabag Umum Setdakab Meranti sebelumnya digeser menjadi Sekretaris Kecamatan Rangsang Barat.
Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, serta mendorong percepatan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (sr03)
