PEKANBARU (Serangkai.co) – Rencana pembangunan Flyover Simpang Panam memasuki tahapan pemaparan desain setelah Pemerintah Provinsi Riau bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau menggelar expose di Kantor Gubernur Riau, Rabu (22/7/2026).
Proyek infrastruktur strategis tersebut dipersiapkan untuk mengatasi kemacetan yang selama ini menjadi persoalan di kawasan perbatasan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.
Sejak awal, flyover tersebut dirancang untuk memperlancar arus kendaraan di Simpang Panam, khususnya pada jalur Jalan HR Soebrantas menuju Kabupaten Kampar serta akses Garuda Sakti menuju Kubang Raya. Keberadaannya diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi, terutama pada jam-jam sibuk.
Kepala BPJN Riau, Yohanis Tulak Todingrara, menjelaskan, pola pergerakan kendaraan telah disesuaikan melalui rekayasa lalu lintas yang bertujuan meminimalkan titik konflik antarkendaraan.
Kendaraan dari arah Jalan HR Soebrantas menuju Kabupaten Kampar yang akan berbelok ke kiri dapat langsung melintas melalui jalur yang telah disediakan, sedangkan kendaraan yang hendak berbelok ke kanan akan mengikuti rambu lalu lintas yang telah dirancang.
Pengaturan serupa juga akan diterapkan bagi kendaraan dari arah Kabupaten Kampar menuju Garuda Sakti.
Menurut Yohanis, sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelancaran arus lalu lintas sekaligus memberikan keamanan yang lebih baik bagi pengguna jalan.
Secara teknis, flyover memiliki panjang penanganan sekitar 644 meter dengan lebar 40 meter sesuai Penetapan Lokasi (Penlok) Provinsi Riau.
“Dimensi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan lalu lintas saat ini maupun pengembangan kawasan Simpang Panam pada masa mendatang,” jelas Yohanis.
Selain berfungsi sebagai sarana transportasi, BPJN Riau juga merancang flyover dengan sentuhan ornamen khas Melayu sebagai identitas budaya daerah.
Diharapkan konsep tersebut menjadikan flyover bukan hanya sebagai infrastruktur penghubung, tetapi juga menjadi ikon baru Provinsi Riau.
“Flyover ini nantinya bisa menjadi ikon strategis di Riau. Kami berharap pihak kebudayaan dapat memberikan masukan terkait ornamen Melayu yang akan dibuat di flyover ini,” ujar Yohanis.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen menuntaskan proses pembebasan lahan sebagai syarat dimulainya pembangunan.
Pihaknya menargetkan proses tersebut selesai paling lambat pada akhir 2026 sehingga pembangunan fisik dapat dimulai pada 2027.
“Untuk pembebasan lahan akan kita tuntaskan, paling lama akhir tahun 2026. Kalau ada permasalahan, akan kita bahas langsung ke pusat agar target tahun 2027 pembangunan sudah bisa dimulai,” kata SF Hariyanto.
Menutup kegiatan ekspos,SF Hariyanto mengapresiasi desain yang telah dipaparkan BPJN Riau.
“Kita berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus terjalin guna mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat di Provinsi Riau,” harap SF Haryanto.(sr05)
