JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap gagasan pembentukan Menteri Kepolisian maupun penempatan Polri di bawah kementerian.
Hal itu disampaikan Listyo Sigit dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sempat ditawari sejumlah pihak untuk menjabat sebagai Menteri Kepolisian.
“Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WhatsApp bahwa ‘mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?” katanya sambil menirukan pesan tersebut.
Pernyataan itu muncul seiring adanya gagasan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian. Namun, Sigit secara tegas menolak wacana tersebut.
Menurutnya, posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden merupakan posisi yang paling ideal. Dengan posisi tersebut, Polri dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai alat negara.
“Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat), di bidang hukum, di bidang perlindungan dan pelayanan,” ucapnya.
Atas dasar itu pula, Listyo Sigit menyatakan penolakannya terhadap tawaran menjadi Menteri Kepolisian. Bahkan, ia menegaskan lebih memilih menjadi petani dibanding menduduki jabatan tersebut.
“Kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” ucap Sigit dengan tegas.
Jenderal polisi bintang empat itu juga menegaskan bahwa dirinya lebih memilih mundur dari jabatan Kapolri apabila harus menjadi Menteri Kepolisian.
“Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden, tetapi ada Menteri Kepolisian dan Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu untuk sikap saya,” katanya.
Sebelumnya, pada awal rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kapolri telah menyampaikan pandangannya bahwa Polri lebih ideal berada langsung di bawah Presiden, mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas serta jumlah penduduk yang besar.
“Kita memiliki 17.380 pulau dan apabila dibentangkan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, luas kita setara dari London sampai Moskow,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, menurut Kapolri, Polri akan lebih maksimal dan fleksibel dalam menjalankan tugasnya apabila tetap berada langsung di bawah Presiden.
