SERANGKAI.CO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak dan pelajar. Namun di lapangan, tidak semua masyarakat menyambut program tersebut dengan antusias.
Sejumlah orang tua dan tenaga pendidik di Kabupaten Kepulauan Meranti mengaku masih memiliki sejumlah catatan terkait pelaksanaan program yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.
Maya (40), seorang wali murid di Selatpanjang, misalnya, memilih tidak membiarkan kedua anaknya mengonsumsi makanan yang disediakan melalui program MBG.
Ia mengaku keputusan tersebut diambil bukan karena menolak tujuan program, melainkan karena memiliki kekhawatiran terkait kebersihan makanan serta selera makan anak-anaknya yang dinilai tidak cocok dengan menu yang disediakan.
“Saya sebenarnya mendukung kalau tujuannya untuk membantu anak-anak mendapatkan makanan bergizi. Tapi anak-anak saya tidak makan karena mereka kurang suka dengan rasanya. Selain itu, saya juga kadang khawatir soal kebersihannya karena makanan diproduksi dalam jumlah besar,” ujarnya.
Keluhan serupa juga datang dari seorang guru di salah satu sekolah yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Menurutnya, masih banyak makanan MBG yang tidak habis dikonsumsi siswa.
Ia mengaku sering melihat sejumlah paket makanan tersisa setelah jam makan berakhir. Bahkan, tidak jarang makanan yang tidak dimakan tersebut dibawa pulang untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak.
“Banyak yang tidak habis dimakan siswa. Daripada dibuang, biasanya saya bawa pulang untuk pakan ternak,” katanya.
Menurut guru tersebut, persoalan yang muncul bukan hanya terkait makanan yang tersisa, tetapi juga beban tambahan bagi tenaga pendidik. Ia menilai guru seharusnya lebih fokus pada kegiatan belajar mengajar, namun dalam praktiknya ikut terlibat dalam proses distribusi makanan.
“Kami tentu mendukung program yang baik untuk siswa. Tapi kenyataannya guru juga harus membantu mengatur pembagian makanan. Padahal tugas utama kami mengajar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pelaksanaan program saat masa libur sekolah beberapa waktu lalu. Menurutnya, pada periode tersebut guru tetap diminta membantu proses distribusi makanan kepada siswa, meski sebagian besar peserta didik tidak datang ke sekolah.
Kondisi tersebut dinilai kurang efektif karena menyebabkan banyak makanan tidak tersalurkan secara optimal.
“Saat liburan sekolah, banyak siswa yang tidak datang mengambil makanan. Akhirnya ada makanan yang terbuang karena tidak terserap. Guru juga tetap harus datang ke sekolah untuk membantu pembagian,” katanya.
Berdasarkan pengalaman tersebut, ia mendukung kebijakan penghentian sementara program MBG selama masa libur sekolah. Menurutnya, langkah itu dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap mekanisme distribusi dan sasaran penerima manfaat.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Kepulauan Meranti, Suryani, yang dikonfirmasi Serangkai.co, Rabu (24/62026), mengatakan hingga saat ini ada 23 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Adapun jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 43 ribu orang dengan serapan tenaga kerja lebih kurang 1.000 orang.
“Dari 23 dapur itu, 20 dapur aktif mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat,” sebutnya.
Kedepan, lanjut Suryani akan ada 37 dapur SPPG baru yang akan beroperasi di Kepulauan Meranti. “Kita sambil menunggu juknia SPPG 3T terbit,” kata Koordinator BGN Kepulauan Meranti itu.
Sejumlah warga berharap evaluasi tidak hanya berfokus pada jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan kualitas menu, tingkat konsumsi siswa, efektivitas distribusi, serta keterlibatan pihak sekolah dalam pelaksanaan program.
Mereka menilai tujuan meningkatkan gizi anak-anak merupakan langkah yang baik. Namun agar manfaat program benar-benar dirasakan, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat.
Program MBG sendiri saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional yang dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar. Pemerintah pusat menargetkan program tersebut dapat menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan dan daerah terpencil. (sr01)
