MERANTI (serangkai.co) — Kabar baik bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebanyak 967 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah dialokasikan pemerintah pusat untuk tiga Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP), yakni Kecamatan Rangsang, Rangsang Barat, dan Rangsang Pesisir.
Program hasil kolaborasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH), sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi kemiskinan di kawasan perbatasan.
Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, menyampaikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP RI Tito Karnavian dan Kementerian PKP atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Kepulauan Meranti.
“Bantuan ini akan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang sehat, aman, dan layak sehingga dapat mendorong pengentasan kemiskinan di Kepulauan Meranti,” ujar Asmar.
Kepala Dinas Perkimtan Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti, Agustiono ST MSi, mengatakan pelaksanaan program saat ini telah memasuki tahap verifikasi lapangan. Tim teknis dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P3KP) Sumatera III melakukan validasi data calon penerima dan kondisi fisik rumah agar bantuan tepat sasaran.
“Dengan skema swadaya, program ini juga diharapkan dapat memantik semangat gotong royong masyarakat setempat dalam proses pembangunan rumah stimulan,” kata Agustiono.
Sementara itu, Kepala Bagian Perbatasan Setdakab Kepulauan Meranti, Gilang Wana Wijaya Cendickia, S.STP., M.Si., menjelaskan alokasi 967 unit tersebut terdiri dari 200 unit pada tahap I yang bersumber dari anggaran Kementerian PKP, kemudian 701 unit pada tahap VIII dan 66 unit pada tahap IX yang berasal dari anggaran BNPP RI.
Menurutnya, penyaluran bantuan mengacu pada RPJMN 2025–2029 yang memprioritaskan wilayah perbatasan negara. Karena itu, seluruh bantuan difokuskan ke tiga kecamatan perbatasan, yakni Rangsang, Rangsang Barat, dan Rangsang Pesisir.
“Kita akan terus mendorong usulan pembangunan di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mewujudkan kedaulatan masyarakat yang berada di beranda negara,” pungkas Gilang. (sr01)
