MERANTI (serangkai.co) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selatpanjang menutup diri dari evaluasi, dan kebutuhan informasi publik. Hal itu menjadi preseden buruk yang harus segera diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti.
Terkait berbagai persoalan tersebut, Direktur RSUD, dr Joko Santoso tidak mau menjawab dan memberikan keterangan pers. Mulai dari kritikan, pelayanan, maupun kegiatan yang mereka laksanakan.
Ia tidak memperbolehkan media manapun untuk mengekspose berbagai hal di RSUD. Meskipun ia menerima kunjungan diskusi.
“Kalau diskusi oke. Saya lebih senang diskusi. Tetapi kalau untuk publikasi saya tidak mau,” ungkapnya saat ditemui (20/5/2026).
Padahal, wartawan sempat mempertanyakan kapan operasional gedung NICU/PICU yang berada di belakang gedung induk. Padahal gedung yang dibangun 2024 tersebut telah selesai, namun belum difungsikan.
Masalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga tidak diperbolehkan untuk dipublis. Begitu juga terhadap persoalan sarana dan prasaran yang telah dibangun.
Lebih jauh, persoalan operasional cuci darah atau Hemodialisis (HD) yang sempat menyita perhatian karena belum juga beroperasi, ia sempat menceritakan kendalanya. Tetapi tidak ingin keterangannya diekspose. Padahal tenaga medis dan peralatan untuk cuci darah yang dapat membantu masyarakat itu sangat ditunggu.
Lebih jauh, dengan telah beroperasinya pelayanan dokter mata di RSUD, Joko tidak bersedia dipublikasikan. Joko menyebutkan dirinya tidak perlu memberikan keterangan pers untuk kepentingan publikasi.
Dari pantauan wartawan di RSUD, banyak hal yang menjadi kewajiban RSUD untuk diinformasikan ke publik. Mulai dari persoalan pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana sampai persoalan lainnya.
Bahkan sempat terlihat antrian masyarakat yang ingin berobat disana. Bahkan kendaraan roda dua sempat menutupi jalan yang membuat kendaraan mobil tidak bisa melintas. Namun karena dr Joko tidak mau memberikan keterangan membuat tidak diketahuinya apa yang menjadi penyebab berbagai persoalan itu. (sr03)
