BATAM (serangkai.co) – Badan Pengusahaan (BP) Batam memilih menunda implementasi penyesuaian tarif layanan peti kemas di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar hingga 31 Agustus 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya logistik guna menjaga efisiensi rantai pasok sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai kawasan investasi dan perdagangan yang kompetitif.
Keputusan tersebut lahir setelah BP Batam membuka ruang dialog bersama asosiasi pelaku usaha, operator terminal, pelaku logistik, pengguna jasa, serta berbagai pemangku kepentingan dalam pertemuan yang digelar di Conference Hall IT Center BP Batam, Kamis (25/6/2026).
Tak hanya menunda pemberlakuan tarif baru, BP Batam juga memastikan pengguna jasa yang telah melakukan pembayaran berdasarkan tarif terbaru akan menerima pengembalian selisih biaya yang telah dibayarkan.
Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menegaskan bahwa evaluasi ini dilakukan agar setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak pada peningkatan layanan tanpa membebani iklim usaha.
Menurutnya, pelabuhan yang kompetitif tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur modern, tetapi juga harus mampu menciptakan biaya logistik yang efisien bagi pengguna jasa.
“Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna jasa, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat daya saing Batam,” ujarnya.
Di tengah pembahasan tersebut, BP Batam juga memaparkan bahwa transformasi TPK Batu Ampar terus berjalan melalui modernisasi fasilitas, peningkatan produktivitas operasional, hingga penguatan konektivitas pelayaran internasional.
Hasilnya mulai terlihat. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, volume bongkar muat di TPK Batu Ampar mencapai 222.131 TEUs atau tumbuh 16 persen dibanding periode sebelumnya. Produktivitas operasional juga tercatat mencapai 40 box per jam.
Namun menariknya, hasil diskusi bersama pelaku usaha menunjukkan tarif pelayanan TPK Batu Ampar hanya menyumbang sekitar 18 persen dari total biaya logistik rute Batam–Singapura. Sebagian besar biaya justru berasal dari komponen feeder dan transshipment.
Temuan tersebut menjadi dasar bagi BP Batam untuk memperluas evaluasi, tidak hanya pada tarif pelabuhan tetapi juga keseluruhan mata rantai logistik yang memengaruhi biaya distribusi.
Ke depan, BP Batam menyatakan akan terus membuka ruang dialog dengan pelaku usaha guna menyusun kebijakan yang lebih adaptif, transparan, dan berbasis data. Target akhirnya adalah menghadirkan pelayanan pelabuhan yang modern, efisien, dan semakin meningkatkan kepercayaan investor terhadap Batam. (EI/sr03)
