JAKARTA (serangkai.co) – Rencana anggaran digitalisasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 3,1 triliun menuai perhatian publik. Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi dan rincian penggunaan anggaran tersebut, di tengah besarnya total dana program yang mencapai ratusan triliun rupiah.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa anggaran digitalisasi merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program MBG secara nasional.
Menurut Dadan, sistem digital akan digunakan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat, sekaligus mengawasi distribusi makanan agar berjalan transparan dan akuntabel.
“Program ini sangat besar, menjangkau jutaan penerima. Tanpa sistem digital yang kuat, pengawasan akan sulit dan berpotensi menimbulkan kebocoran,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Ia menjelaskan, digitalisasi mencakup pengembangan sistem pendataan penerima, pemantauan distribusi, hingga integrasi lintas kementerian dan lembaga.
Meski demikian, kritik datang dari kalangan ekonom. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai anggaran tersebut perlu dikaji secara lebih rinci agar tidak menimbulkan potensi pemborosan.
“Angka Rp 3,1 triliun untuk digitalisasi harus dijelaskan secara detail. Jangan sampai belanja sistem justru tidak sebanding dengan manfaat langsung ke masyarakat,” kata Bhima.
Ia menekankan bahwa prioritas utama program MBG seharusnya tetap pada kualitas makanan dan cakupan penerima manfaat, bukan pada aspek pendukung semata.
Sementara itu, peneliti kebijakan publik dari The Indonesian Institute, Dewi Nur Aisyah, mendorong pemerintah untuk membuka secara transparan rincian penggunaan anggaran digitalisasi tersebut.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program berskala besar ini.
“Kalau tujuan digitalisasi untuk akuntabilitas, maka perencanaannya juga harus transparan sejak awal. Publik berhak mengetahui detail alokasinya,” ujarnya.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Dengan total anggaran yang mencapai lebih dari Rp 200 triliun, pengelolaan setiap komponen program, termasuk digitalisasi, menjadi sorotan agar pelaksanaannya efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh anggaran, termasuk untuk digitalisasi, digunakan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
