YOGYAKARTA (serangkai.co) — Telepon genggam milik Tiyo Ardianto, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), berdering tak biasa pada Senin, 9 Februari 2026. Pesan WhatsApp masuk dari nomor asing berkode Inggris Raya. Isinya singkat, namun bernada ancaman.
Agen asing”, “Culik mau?”, “Jangan cari panggung jadi tongkosong”, “Cari dosamu entr” “Banci” “Jangan cari panggung loe ya jual narasi sampah”.
Pesan-pesan itu datang berulang, dikirim dalam waktu berbeda, dari nomor yang sama. Bahasa yang digunakan Indonesia sehari-hari, kasar, dan personal. Tiyo mengaku tak membalas satu pun pesan tersebut.
Teror tak berhenti pada pesan digital. Mahasiswa Fakultas Filsafat itu mengatakan dirinya sempat dikuntit dua pria bertubuh tegap di sekitar kampus. Ia menyadari keberadaan mereka setelah merasa terus diikuti dan difoto dari kejauhan. Ketika dikejar, keduanya menghilang.
Surat ke Luar Negeri
Rangkaian intimidasi itu, menurut Tiyo, bermula tiga hari sebelumnya. Pada Jumat, 6 Februari 2026, BEM UGM mengirimkan surat kepada United Nations Children’s Fund (Unicef) untuk menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai keliru dalam menentukan prioritas anggaran.
Dalam surat tersebut, BEM UGM menyinggung ironi sosial kala seorang anak di Ngada, NTT memilih untuk mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli pena dan buku, negara menggelontorkan Rp 16,7 triliun untuk iuran pda Board of Peace (BoP).
Pemerintah juga menggelontorkan dana Rp 1,2 triliun per hari untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Rasanya pak presiden ini tidak sadar bahwa beliau punya ketidaktahuan terhadap realitas ini. Ketidaktahuan itu kita ambil sebagai diksi stupid. Karena dalam KBBI, bodoh itu artinya tidak tahu. Maka kita ingin supaya ada pihak luar yang didengar oleh Presiden, ketimbang publiknya sendiri,” ujar Tiyo saat ditemui di kawasan Bundaran UGM, Jumat, (13/2/2026).
Ia mengakui surat tersebut sengaja dikirim ke lembaga internasional karena merasa kritik publik di dalam negeri tak lagi didengar.
“Kami ingin ada pihak luar yang suaranya mungkin lebih didengar ketimbang publiknya sendiri,” katanya.
Menurut Tiyo, seorang pensiunan pejabat UNICEF telah menghubunginya dan menyatakan bersedia membantu menyampaikan surat itu kepada Direktur Eksekutif UNICEF, Catherine Russell.
Bahasa Kekuasaan
Tiyo menilai teror yang ia terima merupakan bentuk “bahasa kekuasaan” terhadap ekspresi kritik. Ia menolak anggapan bahwa sikap BEM UGM adalah ancaman bagi negara.
“Ketika orang yang peduli pada bangsanya dianggap ancaman, yang bertahan adalah mereka yang memperbaiki mulutnya supaya penguasa senang,” ujarnya.
Ia menyatakan tak gentar. Di internal BEM UGM, mereka memegang slogan: “Semakin ditekan, semakin melawan.” Tiyo bahkan berujar, risiko politik membungkamnya justru lebih besar ketimbang membiarkannya bersuara.
Meski demikian, ia berharap intimidasi itu menjadi yang terakhir. “Ini alarm bahwa demokrasi tidak baik-baik saja,” katanya.
UGM Turun Tangan
Pihak UGM membenarkan telah berkomunikasi dengan Tiyo. Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, mengatakan pimpinan universitas melakukan koordinasi internal terkait langkah perlindungan.
“Atas nama institusi dan berdasarkan konstitusi, UGM berkewajiban melindungi seluruh civitas akademika dari ancaman atau teror yang berasal dari mana pun,” ujar Made Andi dalam keterangan tertulis, Minggu, (15/2/2026).
Universitas menugaskan Kantor Keamanan, Keselamatan Kerja, Kedaruratan, dan Lingkungan (K5L) untuk melakukan pemantauan dan langkah perlindungan yang diperlukan. Tiyo membenarkan sudah ada koordinasi intensif, meski bentuk perlindungan belum dirinci ke publik.
Hingga laporan ini ditulis, belum diketahui siapa pengirim pesan bernada ancaman tersebut dan apa motif pastinya. Nomor berkode Inggris Raya itu belum dapat diverifikasi keterkaitannya dengan pihak tertentu.
Di tengah ruang demokrasi yang kerap mengeras terhadap kritik, kasus ini menambah daftar panjang intimidasi terhadap suara mahasiswa. (sr01)
