MERANTI (serangkai.co) — Letak geografis Kabupaten Kepulauan Meranti yang berbatasan langsung dengan Malaysia melahirkan persoalan yang tidak dialami banyak daerah lain. Mulai dari ketergantungan sembako impor, sulitnya ekspor komoditas unggulan, hingga polemik usaha arang bakau yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.
Tiga persoalan itulah yang dibawa Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, saat bertemu Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis, Novryansyah, dalam audiensi di Aula Kantor PUPR Meranti, Rabu (20/5/2026).
Bagi masyarakat Meranti, barang kebutuhan pokok dari luar negeri bukan hal baru. Kedekatan wilayah dengan Malaysia membuat banyak warga selama bertahun-tahun bergantung pada bahan makanan dan sembako impor karena dianggap lebih murah dan kualitasnya lebih baik.
Namun di sisi lain, Kepulauan Meranti tidak memiliki status kawasan Free Trade Zone (FTZ) seperti sejumlah daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Akibatnya, arus barang dari luar negeri tetap berbenturan dengan regulasi kepabeanan.
“Kami berharap ada kebijakan khusus bagi daerah perbatasan seperti Meranti,” kata Asmar.
Tak hanya soal sembako, Bupati juga menyoroti nasib komoditas sagu yang selama ini menjadi identitas ekonomi masyarakat Meranti. Menurutnya, ekspor sagu masih harus melalui daerah lain seperti Cirebon sebelum dikirim ke luar negeri.
Kondisi itu dinilai membuat daerah kehilangan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ekspor.
“Kami ingin sagu Meranti bisa diekspor langsung sehingga retribusinya dapat meningkatkan PAD daerah,” ujarnya.
Selain sagu, persoalan yang turut mengemuka adalah penutupan panglong arang yang belakangan menjadi perhatian masyarakat pesisir. Ribuan warga disebut menggantungkan hidup dari usaha kayu bakau dan produksi arang.
Asmar meminta Bea dan Cukai ikut membantu menjembatani komunikasi dengan pemerintah pusat agar ada solusi terkait regulasi dan perizinan usaha tersebut.
Sementara itu, Kepala Bea dan Cukai Bengkalis, Novryansyah, menegaskan pihaknya tidak hanya bertugas melakukan pengawasan kepabeanan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menyebut pendekatan local wisdom atau kearifan lokal tetap menjadi pertimbangan dalam menjalankan pengawasan di wilayah perbatasan.
Menurutnya, persoalan sembako impor maupun ekspor arang bakau tidak semata berkaitan dengan kepabeanan, melainkan juga melibatkan aturan kementerian dan lembaga lain.
“Kalau persoalan bisa diselesaikan di daerah akan kami bantu tuntaskan. Jika membutuhkan keputusan lebih lanjut, tentu akan kami koordinasikan ke pusat,” kata Novryansyah.
Dalam pertemuan itu, Bea dan Cukai Bengkalis juga menawarkan pendampingan ekspor langsung bagi pelaku usaha dan UMKM Meranti, mulai dari pelatihan hingga membuka koneksi pasar dengan importir luar negeri.
“Penawaran sudah ada, tinggal bagaimana menciptakan permintaannya agar aktivitas ekspor-impor dapat berjalan lebih baik,” jelasnya. (sr01)
