MERANTI (serangkai.co) — Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menegaskan pentingnya percepatan penegasan batas wilayah karena berpengaruh langsung terhadap kebijakan fiskal daerah. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat internal di Ruang Rapat Wakil Bupati, Senin (6/4/2026).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan bersama Komisi II DPR RI di Pekanbaru beberapa waktu lalu. Dalam arahannya, Muzamil meminta seluruh perangkat daerah segera menginventarisasi persoalan batas wilayah yang selama ini berpotensi menghambat kepastian hak daerah.
“Persoalan batas wilayah berdampak pada kebijakan fiskal daerah, mulai dari dasar hukum pembentukan daerah hingga pengaturan porsi bagi hasil ke daerah,” tegasnya.
Menurutnya, ketidakjelasan batas administratif tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga dapat memengaruhi penerimaan daerah, khususnya yang berkaitan dengan dana bagi hasil dan kebijakan anggaran lainnya.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berencana menempuh langkah lanjutan melalui audiensi bersama DPR RI dan kementerian terkait guna membahas persoalan tersebut secara menyeluruh.
“Perlu langkah konkret melalui audiensi dengan DPR RI dan kementerian terkait agar persoalan ini mendapat kejelasan dan tidak merugikan hak fiskal daerah,” tambahnya.
Melalui rapat tersebut, diharapkan terbangun koordinasi yang solid antar perangkat daerah, kesamaan persepsi, serta langkah terpadu dalam mempercepat penyelesaian batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, kepala OPD, serta kepala bagian di lingkungan Setda. (sr01)
