JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia menyetor dana sebesar USD 1 miliar atau setara Rp 16,8 triliun guna mengamankan status anggota permanen dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari komitmen aktif Indonesia dalam upaya perdamaian dunia, khususnya terkait penyelesaian konflik di Gaza, Palestina.
Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, keputusan partisipasi Indonesia dalam BoP ditetapkan langsung oleh Presiden.
“Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi,” ujar Sugiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
Sugiono menjelaskan, penyertaan dana USD 1 miliar tersebut bukan merupakan biaya keanggotaan, melainkan kontribusi pendanaan untuk mendukung penyelesaian konflik dan rekonstruksi pasca perang di Gaza.
Namun, dengan nilai kontribusi tersebut, Indonesia berhak memperoleh status anggota permanen dalam Dewan Perdamaian.
“Ini bukan membership fee. Semua negara yang diundang berhak menjadi anggota selama tiga tahun. Kalau ikut partisipasi satu miliar dolar AS, artinya keanggotaannya permanen,” jelasnya.
Menurut Sugiono, pembentukan Dewan Perdamaian difokuskan pada upaya menghentikan konflik di Gaza sekaligus membiayai proses rekonstruksi wilayah Palestina yang terdampak perang.
Rekonstruksi tersebut membutuhkan dukungan finansial besar dari negara-negara yang dilibatkan dalam dewan.
Meski demikian, pemerintah belum merinci mekanisme pengelolaan dana USD 1 miliar tersebut, termasuk skema akuntabilitas, pengawasan internasional, serta lembaga yang akan bertanggung jawab atas penyalurannya.
Sugiono menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian tidak mengubah sikap resmi pemerintah terkait konflik Palestina–Israel.
Indonesia tetap konsisten memperjuangkan penyelesaian konflik melalui solusi dua negara (two-state solution).
“Intinya adalah Indonesia menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” tegasnya.
Langkah Indonesia ini berbeda dengan sikap sejumlah negara Eropa, seperti Spanyol dan Belgia, yang menolak bergabung dalam Dewan Perdamaian karena Palestina tidak dilibatkan secara langsung dalam struktur dewan tersebut.
