JAKARTA – Sebanyak 16 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), serta sejumlah kiai pimpinan pondok pesantren dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan sejumlah daerah lain, menyetujui keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Dunia untuk Gaza atau oard of Peace (BoP).
Persetujuan tersebut diberikan setelah para pimpinan ormas dan ponpes mendapatkan penjelasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait latar belakang dan pertimbangan Indonesia bergabung dengan organisasi internasional yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Melalui keanggotaan di BoP, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat, sekaligus membantu meringankan penderitaan rakyat Palestina di Gaza.
“Di sisi lain, komitmen beliau akan berjuang melalui Dewan Perdamaian ini untuk membantu penderitaan orang Palestina di Gaza. Dan untuk itu, beliau melalui organisasi ini bekerja sama dengan negara-negara Islam lain untuk berjuang demi perdamaian dunia,”
ujar Ketua MUI, Anwar Iskandar, kepada para pewarta di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).
Anwar menyampaikan, ormas-ormas Islam yang hadir telah memperoleh penjelasan ekstensif dari Presiden mengenai berbagai pertimbangan realistis yang harus diambil Indonesia dalam menyikapi situasi Palestina saat ini.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, berharap keanggotaan Indonesia di BoP dapat menghasilkan langkah yang terkonsolidasi di antara negara-negara anggota untuk membantu Gaza. Ia juga menyebut, 16 ormas Islam dan para pimpinan ponpes menyampaikan pesan khusus kepada Presiden agar Indonesia tidak mudah terbawa arus yang justru berpotensi merugikan Palestina.
Keanggotaan ini, menurut para tokoh Islam, harus benar-benar berpihak pada kepentingan Palestina, bukan sebaliknya.
Di sisi lain, Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Sarekat Islam, Hamdan Zoelva, menilai keputusan Indonesia bergabung dengan BoP sebagai langkah yang tepat. Menurutnya, jika Indonesia berada di luar organisasi tersebut, ruang gerak untuk membantu Palestina akan sangat terbatas.
Meski demikian, berdasarkan kesepakatan bersama berbagai ormas Islam, Presiden Prabowo disebut menyatakan kesediaannya untuk menarik Indonesia dari keanggotaan BoP apabila keikutsertaan tersebut tidak menghasilkan dampak terbaik bagi perjuangan Palestina.
