MERANTI — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai mematangkan langkah strategis pembangunan wilayah perbatasan dengan menyiapkan data dukung usulan prioritas ke kementerian teknis untuk Tahun Anggaran 2027.
Langkah tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM, MM, dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data Dukung Usulan Pembangunan Wilayah Perbatasan, yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati, Senin (26/1/2026).
Koordinasi ini difokuskan pada kesiapan data dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai dasar pengusulan program mandatory di sektor strategis, meliputi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, khususnya di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dalam arahannya, Wabup Muzamil menegaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan arah kebijakan yang kuat dan jelas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di wilayah perbatasan melalui berbagai program nasional unggulan.
“Hari ini Presiden telah menjawab tantangan pembangunan SDM di daerah perbatasan melalui program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat,” ujar Muzamil.
Menurutnya, tantangan pemerintah daerah saat ini bukan lagi pada arah kebijakan, melainkan pada kemampuan daerah memetakan persoalan riil masyarakat secara detail dan terukur, agar program nasional tersebut tepat sasaran saat diimplementasikan.
“Kita di daerah perbatasan harus mampu mem-breakdown persoalan di lapangan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat. Dari situ baru kita susun prioritas dan kebutuhan pembangunan secara jelas,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur fisik tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus berjalan seiring dengan penguatan kualitas SDM. Sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, menurutnya, menjadi kunci agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat perbatasan.
Kegiatan koordinasi ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, para Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli, serta kepala OPD terkait, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, serta OPD teknis lainnya.
Melalui koordinasi lintas OPD ini, Pemkab Kepulauan Meranti optimistis usulan pembangunan wilayah perbatasan yang disampaikan ke pemerintah pusat akan lebih terarah, berbasis data, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. (sr01)
