MERANTI (serangkai.co) – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mulai menyusun rencana kebutuhan gaji dan tunjangan ASN dalam Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Sehingga, jajaran di BPKAD sudah mulai melakukan pekerjaan lembur untuk bisa menyelesaikan penginputan rincian gaji dan tunjangan ASN pada draft keuangan anggaran daerah tersebut.
Dalam pantauan beberapa hari terakhir, ASN di BPKAD mulai lembur hingga malam. Bahkan beberapa kali sampai dinihari.
Kepala BPKAD, Fajar Triasmoko mengaku pihak Bappedalitbang sudah mulai menyelesaikan Rencana Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rankir RKPD) Tahun 2027 dan BPKAD membantu dalam hal penyusunan gaji dan tunjangan ASN. Sehingga rencana keuangan APBD bisa diselesaikan tepat waktu nantinya.
“Iya, jajaran kita sudah mulai lembur. Saat ini sedang menyelesaikan penginputan rincian gaji dan tunjangan ASN untuk Rankir RKPD 2027, Untuk penyusunan dan penginputan rincian gaji dan tunjangan ASN merupakan tanggung jawab BPKAD supaya nantinya anggaran gaji dan tunjangan ASN pada tahun 2027 tersedia” ujarnya, Kamis (16/7/2026).
Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disusun dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menjamin tertib administrasi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. BPKAD bertindak sebagai pusat pengelolaan keuangan daerah yang memastikan perhitungan golongan, pangkat, dan masa kerja akurat serta mengoordinasikan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) agar gaji tersalurkan tepat waktu
Dijelaskannya, persiapan tahapan dan perencanaan APBD 2027 sudah dimulai. Jika ditunda pengerjaannya, hasilnya nanti tidak akan maksimal.
“Saat ini, kita memastikan gaji ASN bisa masuk dulu di dalam APBD. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Setelah ini, Bappedalitbang lanjut memasukkan anggaran untuk program-program usulan,” terangnya.
Fajar menyebutkan dalam menyelesaikan struktur APBD, pihak BPKAD juga harus berkolaborasi dengan Bappedalitbang. Sehingga bisa diselaraskan antara ketersediaan anggaran dengan usulan program yang dirangkum di Bapedalitbang. (sr03)
