MERANTI (serangkai.co) – Sebanyak 39.410 warga Kabupaten Kepulauan Meranti atau 20,51 persen dari total penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan. Angka tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memperkuat strategi percepatan pengentasan kemiskinan melalui sinergi lintas sektor.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, saat memimpin sekaligus membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (9/7/2026).
Muzamil mengatakan rakor menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kondisi kemiskinan di daerah, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, menyelaraskan program lintas OPD, memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat, serta merumuskan langkah-langkah konkret guna mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Menurutnya, karakteristik wilayah kepulauan, keterbatasan infrastruktur, minimnya lapangan pekerjaan, rendahnya nilai jual komoditas masyarakat, hingga terbatasnya kapasitas fiskal daerah menjadi faktor yang memengaruhi masih tingginya angka kemiskinan di Kepulauan Meranti.
“Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih mencapai 20,51 persen atau sekitar 39.410 jiwa. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk terus menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Muzamil.
Ia menegaskan, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Namun, upaya tersebut tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, hingga masyarakat.
Sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat, Pemkab Kepulauan Meranti telah menjalankan berbagai program untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas akses terhadap pelayanan dasar.
Muzamil menekankan bahwa tantangan pemerintah bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memastikan masyarakat mampu keluar dari kemiskinan menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera.
“Seluruh intervensi harus memiliki sasaran yang jelas, terukur, dan tepat penerima manfaat. Akurasi data menjadi kunci agar setiap program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemkab Kepulauan Meranti juga mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan, seperti program Corporate Social Responsibility (CSR), dana desa, serta dukungan berbagai pihak lainnya agar setiap anggaran memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan.
Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memperketat monitoring dan evaluasi terhadap setiap intervensi agar target penurunan kemiskinan dapat tercapai secara berkelanjutan.
Rakor tersebut menghadirkan narasumber Heriyanto, S.Hut., M.T. dan M. Khoffifudin, serta diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, kepala desa, dan para pemangku kepentingan lainnya. (sr01)
