Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Mulyono SE MIKom
MERANTI (serangkai.co) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Mulyono SE MIKom, Rabu (24/6/2026). Ia menyebutkan bahwa program MBG membawa dampak ekonomi secara langsung di daerah.
Menurutnya berbagai produk kebutuhan pangan dapur MBG dapat dipenuhi oleh masyarakat. Seperti penyediaan sayur, ikan, ayam, telur dan lainnya.
Termasuk dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Karena keberadaan MBG membutuhkan banyak lapangan pekerjaan.
“Saya menyatakan dengan keberadaan MBG dapat berdampak dan mendongkrak ekonomi di Kepulauan Meranti. Selain itu, juga dapat membuka lapangan pekerjaan,” tegasnya.
Menurutnya, jika Program MBG ditutup, maka masyarakat yang tadinya memiliki pekerjaan akan menjadi pengangguran kembali. Termasuk, masyarakat petani, nelayan, ataupun yang memiliki kebun sayur akan kehilangan tempat suplay produk mereka.
Oleh karena itu ia menginginkan agar MBG dapat terus berjalan dan dilanjutkan. Tentunya dengan pengelolaan yang lebih profesional.
“Kalau MBG ditutup, masyarakat yang membutuhkan pekerjaan akan terputus mata rantainya. Kemudian, petani dan peternak akan kehilangan tempat suplai. Sehingga ekonomi daerah akan kembali menjadi lesu,” katanya.
Politisi Gerindra itu dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki Dapur MBG. Namun menurutnya, tidak ada pelanggaran kalau politisi Gerindra ikut mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Saya tidak ada dapur MBG. Tapi sebenarnya, jika politisi Gerindra ikut membantu mengelola SPPG tidak ada yang salah. Kalau kami punya dapur, tanggung jawab kami lebih besar. Bahkan kami akan lebih terbebani untuk dapat memberikan gizi dengan kualitas terbaik. Karena kami menjalankan program yang sekaligus menjaga kualitas dan nama baik Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum kami (Gerindra),” jelasnya.
Disebutkannya dengan penghentian Program MBG ini, membuat anak-anak tidak mendapatkan penuhan gizi dengan baik. Sehingga harus terus dilanjutkan untuk pemenuhan gizi anak-anak di daerah.
“Dengan adanya MBG, anak-anak di perdesaan, dan anak-anak dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) akan terbantu dalam pemenuhan gizinya. Jadi Program MBG ini harus terus dilanjutkan,” katanya.
Lebih jauh, Sebagai Wakil Ketua Komisi II yang membidangi ekonomi, Mulyono berkomitmen untuk mengawasi seluruh pelaksanaan SPPG di daerah. Ia menginginkan seluruh SPPG harus bisa lebih profesional dan tidak bekerja suka-suka saja.
“Kalau ada laporan SPPG tidak bagus, kita berharap dapat diperbaiki dan evaluasi. Jangan sampai gara-gara SPPG tidak maksimal, program yang disalahkan. Kami berharap MBG harus terus ada sesai dengan niat baik Bapak Presiden Prabowo Subianto,” harapnya. (sr03)
