PEKANBARU (serangkai.co) – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi salah satu sorotan dalam kegiatan penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 yang disampaikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau.
Kegiatan tersebut digelar di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Komplek Kediaman Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Kamis (5/3/2026), dan dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Provinsi Riau, termasuk Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar.
Acara itu dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H. SF. Hariyanto, serta dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing.
Dalam pemaparannya, Evenri menjelaskan bahwa laporan eksekutif yang disampaikan setiap semester merupakan ringkasan hasil pengawasan BPKP terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Riau.
Ia mengungkapkan, sepanjang tahun pengawasan yang dilakukan BPKP berhasil mendorong pengembalian potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp437 miliar.
“Sebagian besar berasal dari pengawasan yang bersifat represif terhadap kasus-kasus korupsi yang ditangani. Nilainya hampir setengah triliun rupiah,” ujarnya.
Selain itu, sekitar 20 persen kontribusi tersebut berasal dari pendampingan BPKP kepada pemerintah kabupaten/kota, termasuk melakukan koreksi terhadap sejumlah program yang dinilai belum berjalan efektif.
Dalam kesempatan itu, BPKP juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah, salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Kota Pekanbaru tercatat memiliki IPM tertinggi di Provinsi Riau dengan angka 82,84. Sementara beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, dan Pelalawan masih memerlukan perhatian lebih dalam peningkatan kualitas pendidikan serta kesejahteraan masyarakat.
“Rata-rata lama sekolah di Pekanbaru sudah mencapai sekitar 12 tahun atau setara SMA. Namun di beberapa daerah seperti Inhil dan Meranti masih berada di bawah itu, bahkan belum setara SMP,” jelasnya.
Selain sektor pendidikan, BPKP juga menyoroti ketimpangan ketersediaan tenaga kesehatan di sejumlah daerah.
Di Kabupaten Kepulauan Meranti, dari 10 puskesmas yang ada, hanya dua puskesmas yang memiliki kelengkapan sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar.
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau H. SF. Hariyanto dalam arahannya menyampaikan bahwa laporan eksekutif yang disusun BPKP dapat menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran.
Ia juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
“APBD Provinsi Riau saat ini sekitar Rp8,2 triliun. Dulu pernah mencapai Rp11 triliun, kemudian turun menjadi Rp10 triliun, Rp9 triliun hingga sekarang Rp8,2 triliun. Ini potret nyata yang harus kita hadapi,” ujarnya.
Hariyanto menegaskan bahwa pemerintah daerah harus lebih fokus meningkatkan pendapatan daerah, termasuk melalui optimalisasi pajak kendaraan bermotor serta pengembangan potensi ekonomi daerah.
Ia juga menyinggung adanya ketimpangan dampak kebijakan opsen pajak terhadap beberapa daerah di Riau.
“Ada daerah yang tidak menikmati dampak opsen pajak seperti Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti. Daerah yang sudah terbatas sumber pendapatannya menjadi semakin berat,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah provinsi berharap adanya perbaikan dalam tata kelola pembangunan daerah, peningkatan kualitas perencanaan, serta penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau. (sr01)
