BATAM (serangkai.co) — Penanganan banjir di Kota Batam tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur. Badan Pengusahaan (BP) Batam terus mengevaluasi kondisi drainase di berbagai kawasan untuk memastikan saluran yang dibangun maupun diperbaiki mampu berfungsi optimal saat hujan deras.
Hingga kini, sebanyak 29 titik banjir di Batam telah ditangani melalui berbagai program perbaikan infrastruktur, baik oleh BP Batam maupun melalui kolaborasi bersama Pemerintah Kota Batam.
Komitmen tersebut kembali terlihat ketika Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra turun langsung meninjau sejumlah infrastruktur pada Selasa (25/8/2026).
Empat lokasi menjadi perhatian, yakni Drainase Jalan S. Parman, Piayu; Drainase depan RS Graha Hermine, Batu Aji; Drainase Spillway, Muka Kuning; serta ruas Simpang Pollux–Simpang Telkom yang direncanakan mendapat pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Di tiga titik drainase, Li Claudia mengecek kondisi saluran sekaligus melihat progres penanganan di lapangan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembenahan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan karakteristik kawasan dan kebutuhan pengendalian banjir.
Sementara di ruas Simpang Pollux–Simpang Telkom, perhatian diarahkan pada kebutuhan penerangan jalan guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang melintas.
“Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan. Infrastruktur seperti drainase maupun penerangan jalan memiliki manfaat yang langsung dirasakan masyarakat, sehingga perlu kita perhatikan dan evaluasi sesuai kondisi serta kebutuhan masing-masing lokasi,” kata Li Claudia.
Temukan Hambatan Aliran Air
Evaluasi tidak berhenti di sana. Pada Kamis (27/8/2026), Li Claudia bersama Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam Mouris Limanto dan jajaran kembali turun ke lapangan.
Kali ini, dua titik drainase di Kelurahan Belian menjadi sasaran peninjauan, yakni Drainase Jalan Tengku Sulung depan Perumahan Odessa dan Drainase Jalan Hang Tuah Taman Raya Tahap 4 depan SMP Negeri 28 Batam.
Di kedua lokasi tersebut, tim menemukan sejumlah hambatan terhadap aliran air, termasuk penumpukan material yang berpotensi mengurangi fungsi saluran dan memicu genangan ketika hujan.
Selain drainase, kebutuhan perbaikan akses jalan inspeksi di sekitar saluran juga turut menjadi perhatian.
Li Claudia menegaskan, pembangunan infrastruktur harus berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Karena itu, evaluasi lapangan menjadi bagian penting agar setiap penanganan tidak sekadar membangun, tetapi benar-benar memberikan dampak.
“Pembenahan infrastruktur yang kita lakukan harus berorientasi pada kenyamanan aktivitas harian warga. Di saat yang sama, peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat dibutuhkan agar fungsi drainase tetap optimal,” ujarnya.
Mouris Limanto menambahkan, evaluasi teknis akan dilakukan secara berkala untuk memastikan langkah penanganan yang diambil sesuai dengan kondisi aktual di setiap kawasan.
“Tim teknis kami akan terus melakukan evaluasi berkala di lapangan agar formulasi penanganan tepat sasaran sesuai kondisi aktual,” kata Mouris.
Simpang Kabil Jadi Contoh
Salah satu hasil penanganan yang kini mulai dirasakan masyarakat berada di kawasan Simpang Kabil atau Simpang Kepri Mal.
Melalui proyek multiyears 2026–2027, BP Batam melakukan peningkatan saluran drainase di kawasan tersebut. Penanganan ini memberikan perubahan terhadap kondisi yang sebelumnya kerap dikeluhkan pengguna jalan dan masyarakat karena munculnya genangan saat hujan.
Setelah dilakukan pembenahan, genangan yang sebelumnya sering terjadi kini tidak lagi dirasakan masyarakat di kawasan tersebut.
Capaian itu menjadi gambaran bahwa pembenahan sistem drainase membutuhkan penanganan yang terukur sekaligus pemantauan berkelanjutan.
BP Batam memastikan evaluasi terhadap titik-titik rawan banjir akan terus dilakukan bersama Pemerintah Kota Batam. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya untuk mengantisipasi munculnya persoalan baru dan memastikan infrastruktur yang telah dibangun tetap berfungsi secara maksimal.
Dengan pendekatan tersebut, penanganan banjir di Batam tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemeliharaan, evaluasi, dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan. (sr03)
