JAKARTA (serangkai.co) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat sinyal positif dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI terkait sejumlah usulan pembangunan strategis yang diajukan untuk tahun anggaran 2027.
Sinyal dukungan tersebut mengemuka dalam audiensi yang dipimpin langsung Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Audiensi itu diterima Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas RI, Dr. rer. nat. Jayadi, S.Si., M.S.E., M.A., didampingi Koordinator Sumatera I Aditya Widya Pradipta beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Asmar memaparkan berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi Kepulauan Meranti, mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah dan antarpulau, ancaman abrasi pantai, hingga kebutuhan peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sektor pertanian.
Menurut Asmar, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat dukungan pemerintah pusat menjadi sangat penting untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan tersebut.
“Karena kita menyadari tanpa dukungan dari provinsi dan pemerintah pusat, Meranti dengan keterbatasan anggaran saat ini akan kesulitan membangun daerah,” ujar Asmar.
Ia menjelaskan, Kepulauan Meranti memiliki posisi strategis karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Selain itu, Meranti juga masuk dalam kawasan afirmasi daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), serta memiliki potensi besar di sektor perkebunan, perikanan dan sumber daya alam.
Namun demikian, berbagai potensi tersebut dinilai belum berkembang optimal akibat keterbatasan infrastruktur pendukung dan sejumlah kendala tata ruang.
Dalam audiensi itu, Pemkab Meranti mengusulkan sejumlah program prioritas untuk mendapat dukungan melalui APBN 2027. Di antaranya pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan, pengembangan Pelabuhan Dorak, pembangunan fasilitas kesehatan, bantuan Rumah Layak Huni (RLH), penguatan sektor pendidikan, hingga dukungan pengembangan pertanian dan ketahanan pangan.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tanjung Kedabu serta peninjauan kebijakan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang dinilai membatasi pemanfaatan lahan di Kepulauan Meranti.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Bappenas, Dr. Jayadi, menyampaikan bahwa persoalan aksesibilitas dan konektivitas di daerah tertinggal merupakan salah satu prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Sesuai RPJMN 2025-2029, persoalan aksesibilitas dan konektivitas di kawasan daerah tertinggal menjadi prioritas nasional, sehingga dukungan untuk Meranti sangat besar,” kata Jayadi.
Ia juga menyebutkan bahwa persoalan irigasi dan abrasi pantai yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi bagian yang akan mendapat perhatian pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut menjadi angin segar bagi Kepulauan Meranti yang selama ini berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan daya saing daerah.
Dukungan pemerintah pusat dinilai akan menjadi faktor penting dalam membuka akses ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat posisi Meranti sebagai daerah perbatasan yang strategis.
Atas respons positif tersebut, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas RI dan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus diperkuat.
“Semoga kolaborasi ini semakin memperkuat upaya pembangunan Kepulauan Meranti agar berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat menuju Meranti Unggul, Agamis, dan Sejahtera,” pungkasnya. (sr01)
