DUMAI – Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Riau, Kamis (5/2/2026), untuk meninjau langsung kinerja dan tata kelola keimigrasian, khususnya di wilayah pesisir dan pelabuhan internasional.
Kunjungan yang dipusatkan di Kota Dumai tersebut bertujuan melihat pengawasan lalu lintas orang dan barang di wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan jalur internasional Selat Malaka. Komisi XIII DPR RI memiliki lingkup tugas di bidang reformasi regulasi dan hak asasi manusia serta melakukan pengawasan terhadap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai mitra kerja.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Agung Prianto, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Junior Manerep Sigalingging serta para Kepala UPT Keimigrasian se-Provinsi Riau, memaparkan capaian kinerja Imigrasi Riau sepanjang 2025.
Dalam paparannya, Agung menyampaikan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Imigrasi Riau pada 2025 mencapai Rp112,6 miliar dari target Rp61,8 miliar atau sebesar 182 persen.
Selain capaian tersebut, ia juga menjelaskan sejumlah tantangan di wilayah pesisir Riau yang rawan dijadikan jalur ilegal menuju Malaysia serta berpotensi menjadi lintasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
“Kami terus memperkuat koordinasi lintas instansi agar pengawasan berjalan efektif. Pendekatan yang kami lakukan adalah pencegahan, penegakan hukum yang terukur, serta pelayanan yang transparan dan akuntabel,” ujar Agung.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Ruhiyat M. Tolib, menambahkan bahwa pihaknya telah mengoptimalkan pengawasan di pelabuhan internasional serta meningkatkan kualitas layanan keimigrasian. Selain itu, penguatan sinergi dilakukan bersama TNI, Polri, Bea Cukai, BP3MI, dan instansi terkait lainnya.
Ketua Tim Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menilai Dumai memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang internasional sehingga penguatan fungsi keimigrasian sangat penting bagi kepentingan nasional. Ia menyampaikan apresiasi atas kinerja Imigrasi Riau, khususnya Imigrasi Dumai, yang dinilai mampu menjawab tantangan wilayah perbatasan.
Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan tugas kementerian mitra kerja serta upaya memastikan penguatan peran keimigrasian dalam menjaga kedaulatan negara di kawasan perbatasan dan jalur internasional. (sr02)
